Kemendesa Segera Ubah Permen BUM Desa

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) segera merevisi Peraturan Menteri No 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Ada sejumlah pasal dalam peraturan tersebut dianggap bertentangan dengan semangat UU No 6 tahun 2014.

Demikian pendapat Hanibal Hamidi, Direktur Pelayanan Sosial Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kemendesa dalam pertemuan Desa Mandiri Tanpa Korupsi di SPPQT Jalan Ja’far Shodiq No 25, Kalibening, Salatiga, Sabtu (13/8).

Hanibal menawarkan koperasi sebagai platform BUM Desa. Koperasi mengelola keuntungan usaha untuk kesejahteraan masyarakat desa. Sementara itu, pasal 8 Permendesa No 4 tahun 2015 justru menyebutkan BUM Desa dapat membentuk unit usaha dengan platform perseroan terbatas dan lembaga keuangan mikro. Bentuk badan usaha itu lebih cocok untuk sektor privat.

“BUM Desa merupakan pilar baru kekuatan ekonomi desa yang seharusnya membawa kesejahteraan bagi seluruh warga. BUM Desa mengusung prinsip kekeluargaan dan gotong-royong,” ujarnya.

Hanibal menambahkan aturan BUM Desa merujuk Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa Bab X pasal 87-90. Hasil usaha BUM Desa dimanfaatkan untuk pengembangan usaha. Selain itu, keuntungan harus dialokasikan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin.

“Sebaiknya desa fokus mengembangkan unit-unit usaha. Kami siap mendorong praktik baik dari pengembangan BUM desa untuk perubahan Permen,” lanjut Hanibal.

UU Desa juga memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di desa. Desa didorong untuk mempelopori ketahanan pangan dan pembangunan yang berkelanjutan.

admin

Admin Desa Membangun

4 Replies to “Kemendesa Segera Ubah Permen BUM Desa

  1. Ini langkah awal Kemendesa yang luar biasa dlm membangun desa. Berikutnya tinggal bagaimana keputusan tsb dipahami dan diterapkan oleh seluruh masyarakat desa dengan optimal. Kemendesa dpt menggunakan seluruh instrumennya agar keputuaan ini tidak banyak tjd bias di lapangan.

  2. Pak terlalu banyak yg diurus,malah nanti gak jadi semua,masih banyak yang harus diurus berkenaan dg kebututuhan sosial dasar seperti “balai rakyat”dari situ ajak masyarakat belajar apa saja diantaranya membangun ekonomi berbasis potensi sumberdaya alam asli desa,focus saja pak!!!!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *