Membedah Kebijakan Desa Lewat Pisau Poskolonial

Poskolonialisme memengaruhi pembentukan struktur negara dan politik negara-negara berkembang. Proses kolonialisme yang panjang melahirkan hibridasi maupun homogenisasi struktur politik, sosial, dan kesadaran masyarakat negara jajahan, tak terkecuali desa.

Desa atau disebut istilah lain telah ada jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia (NKRI), bahkan sebelum pemerintahan Nederlandsch-India (Hindia Belanda). Karena itu, sejarah hubungan Desa dan Negara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh poskolonial, termasuk lahirnya UU No 6 tahun 2014.

Sejak 1854 pemerintah kolonial Belanda mengakui keberadaan desa (inlandsche gemeenten) untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Kebijakan itu berlaku hampir satu abad hingga datangnya era penjajahan Jepang. Pemerintahan Jepang juga tak banyak melakukan revisi, kecuali batasan masa jabatan kepala desa (Ku-tyoo) menjadi empat tahun.

Putra (2016:12) menjelaskan bunyi pasal “pengakuan atas hak asal-usul desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan kolonial” pada Regeringa Reglement 1854 diulang pada UU No 6 tahun 2016 dengan bunyi “pengakuan atas hak asal-usul desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan negara”. Redaksionalnya sangat mirip, perbedaan kata hanya ada di ujung kalimat.

Mengapa pemerintah kolonial Belanda mengakui adat dan hak asal-usul desa? Motif pengakuan pada desa adalah untuk menghindari adanya perlawanan massif berbasis kultur dari masyarakat. Pemerintah Belanda hanya berkepentingan untuk mengeruk sumberdaya agraris (rempah-rempah) yang tersedia di desa. Berbeda dengan Portugis dan Spanyol yang melakukan dominasi kultural, Belanda membatasi diri hanya untuk mengeruk sumberdaya material.

Kebijakan tentang desa pada Orde Lama (UU No 14 tahun 1946 tentang Pemilihan Kepala Desa dan UU No 19 tahun 1965 tentang Desa Swapraja) tak jauh substansinya dengan pengaturan desa ada era kolonial. Negara mengakui dan menghargai hak asli dan identitas desa, termasuk memberikan hak otonomi dalam pengurusan/pengaturan internal desa.

Perubahan kebijakan yang sangat mendasar lahir pada era Orde Baru lewat UU No 5 tahun 1979 tentang Pemerintah Desa. Berbekal sentimen perlawanan pada pemerintah kolonial, negara percaya diri mengatur desa dalam bentuk administrasi pemerintahan yang seragam. Atas nama nasionalisme dan pembangunan, desa harus mampu digerakkan secara serentak. Bila struktur desa beragam, maka negara sulit melakukan akumulasi dan agregasi potensi ekonomi desa. Bukannya tidak menghargai hak asal-usul desa, UU No 5 tahun 1979 berusaha untuk memisahkan urusan pemerintahan desa dengan urusan budaya dan adat lokal desa.

Gerakan Reformasi 1998 menyebabkan perubahan pada regulasi desa. Lahirnya UU No 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menjadi antitesis dari UU No 5 tahun 1979. Keragaman desa kembali diakui, baik dalam konteks tata pemerintahan maupun hak asal-usul. Otonomi asli kembali muncul, pertanggungjawaban kepala desa tak lagi ke atas, melainkan ke samping melalui Badan Perwakilan Desa (BPD).

Euforia reformasi tak berlangsung lama, hubungan negara dan desa kembali dirajut melalui UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Pola koordinasi ke atas (supradesa) dan ke samping (BPD) dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban kuasa kelola desa. Pada era ini muncul istilah Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), dan Alokasi Dana Desa (ADD).

Beragam regulasi tentang desa di atas sejatinya berusaha untuk menerjemahkan pasal 18 UUD 1945. Hal baru yang ditawarkan oleh UU No 6 tahun 2014 tentang Desa hanyalah Dana Desa (DD). Pada 2015, pemerintah mengalokasikan DD sebesar 20,7 triliun dan pada 2016 meningkat menjadi 46,9 triliun. UU Desa menjadi payung legal atas munculnya alokasi APBN untuk desa. Selain itu, UU Desa tidak menawarkan kebaruan apapun yang bersifat substansial.

Studi poskolonial menunjukkan kebijakan desa pada masa kolonial, Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi pada dasarnya mengakui keragaman basis budaya desa. Perbedaan antar regulasi hanya terletak pada penataan pemerintahan desa, bukan penghilangan identitas kultural desa. Adagium posisi desa sebagi subjek dan objek lebih bersifat aktualisasi dibanding normatif.

Perubahan mendasar pada desa justru terjadi pada level internal desa. Kondisi desa di setiap era jelas berubah-ubah. Modernisasi dan masuknya beragam teknologi telah mengubah wajah desa. Akibatnya, identitas kultural dan asal-usul desa pun berevolusi. Baju sorjan, iket, dan kebaya telah berganti dengan kemeja, t-shirt, dan celana jeans. Tanah desa yang hijau telah beralih fungsi menjadi pemukiman padat. Raung knalpot juga lebih sering terdengar dibanding bunyi serangga tonggeret.

Kini, desa bukan lagi sebagai perwujudan identitas kultural yang tunggal. Desa telah menjadi arena bertemunya beragam komunitas untuk bertransaksi–baik secara sosial, budaya, maupun ekonomi–sehingga isu demokrasi, akuntabilitas, partisipasi, toleransi, dan pelayanan nondiskriminatif seharusnya menjadi isu utama desa.

Sudahi “perang” retorika Desa Membangun atau Membangun Desa karena sesungguhnya tantangan utama desa adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi, perbaikan kualitas hidup, dan pengentasan kemiskinan. Di situlah lahir apa yang disebut kedaulatan desa.

Isi tulisan ini banyak terilhami pemikiran Fadillah Putra (Staf Pengajar Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya) dan Sutardjo Ps (Dewan Pengawas Gedhe Foundation) dalam diskusi informal di Kawasan Kalibata. Kajian pustaka juga dilakukan untuk memverifikasi dan mendetailkan sejumlah pokok pikiran yang terlontar pada diskusi tersebut.

9 thoughts on “Membedah Kebijakan Desa Lewat Pisau Poskolonial

  1. Pisaunya terlalu tajam sy takut memegangnya,sebaiknya diawal analisis pakai model pembukaan spt waktu ibu mau melahirkan,kita hargai perlahan-lahan prosesnya sehingga maknanya tertamgkap dan berkahnyapun dpt dirasakan…

    Kita memang perlu buku yg mengantarkan kita kpd idiologi desa sesuai kondisi mulanya…
    Masih sedikit referensi populer ttg desa yg dapat dikunyah dan diresapi sambil nyedu kopi…

    Mudah2an ini meniadi inspirasi utk mulai menulis….

    Bravo GDM…..
    Sumonggo

  2. Bagian dari catatan cantrik kecil yang tanpa sengaja terlibat dalam obrolan para mahaguru di padepokan. Selain menguping, catatan cantrik sangat tergantung pada suasana kebatinan dia atas kenyataan sosial.

  3. Membangun desa adalah membangun peradaban. Warga desa sebagai subyek pengetahuan. Pembangunan desa mestinya harus berawal dari pengetahuan yang diproduksi oleh warga desa.

  4. Tulisan yg menarik dan memperkaya diskusi desa… trimakasih. Tulisan ini dapat menjebak pembaca, bahwa masalah desa seolah hanya masalah ketertinggalan ekonomi dan kemiskinan semata. Seperti itulah cara memusatkan masalah dalam pengaturan desa pra UU Desa. Sehingga substansi pembaharuan dalam UU Desa hanya melihat soal DD. Membangun desa dan dese membangun seolah hanya polarisasi istilah, yg sudah berlaku selama ini. Jadi tidak ada bedanya. Benarkah tidak ada bedanya?
    Padahal kita lama berdiskusi dan berusaha mempraktikan bagaimana yg dimaksud dg desa membangun, kewenangan desa, dan inisiatif dari dalam. Ternyata di sana ada spirit pembelajaran yg sangat substansial, yakni desa menjadi subyek.
    Kayanya diskusi soal implementasi UU Desa juga menarik dilakukan. Saya yakin banyak evidance yg mulai menunjukkan makna filosofis dalam konstitusi bagaimana mengatur desa.
    Bang Yando Zakaria, salah satu Tim Ahli yg mendampingi Pansus RUU Desa dalam tulisannya menyebutkan ada 5 perubahan substansial dlm UU Desa ini, diantanya yakni soal keberagaman desa. DD hanyalah salah satu perubahan dalam bentuk konsolidasi pengaturan dana negera yg dapat diurus oleh desa.
    Mari berfikir ke depan… tabik.

    Salam Berdesa

    1. Masukan yang bagus kang Farid. Ini lagi mencoba baca-baca buku kembali. Mohon bimbingannya karena proses otodidak kadang melahirkan salah tafsir.

      Hubungan negara dan desa memang mengalami pasang naik dan pasang surut. Namun, benang merah yang menghubungkan satu regulasi ke regulasi lainnya adalah pengakuan akan hak asal-usul desa. Dalam lacakan literatur yang saya baca, rekognisi dan subsidiaritas, hanya dikenal dalam dua terminologi pengaturan negara, yaitu federal dan konfederasi.

      Dalam term federal, kekuasaan utama ada di negara bagian. Negara-negara bagian menyerahkan sebagian kekuasaannya pada pemerintah federal. Regulasi yang dibuat oleh negara bagian sangat dihormati, meskipun hanya berlaku di wilayahnya saja. Artinya, regulasi yang berlaku di satu negara bagian belum tentu berlaku bagi negara bagian lainnya.

      Dalam term konfederasi kita bisa lihat pada pemerintahan Uni Eropa. Negara-negara anggota Uni Eropa menyerahkan sebagai kewenangannya sesuai dengan hasil kesepakatan-kesepakatan para pemimpin negara pada Dewan Eksekutif Uni Eropa, misal permasalahan mata uang, perpindahan penduduk, kerja sama investasi, dll. Kedaulatan terbesar ada di negara-negara anggota sehingga muncul istilah rekognisi dan subsidiaritas.

      Dalam UU Desa ada prinsip rekognisi dan subsidiaritas, tapi taste-nya masih kuat aroma desentralisasi. Saya bayangkan, regulasi supradesa itu lahir dari hasil kesepakatan para pemimpin desa dalam urusan tertentu. Ambil contoh, Paguyuban Kepala Desa di Banyumas meminta bupati untuk membuat peraturan tentang pembangunan perdesaan. Tapi kenyataannya, ruang gerak desa terus dipersempit dengan lahirnya banyak peraturan-peraturan di tingkat supradesa yang masih berwatak ingin mengontrol dan mengendalikan desa. Desa juga langsung ciut nyalinya bila berhadapan dengan kabupaten.

      Terimakasih

  5. Desa adalah kepedulian, kekalahan desa selama ini karena ketidakpedulian yang menjadikan ruang desa hanyalah sbg lokus, atau musieum kehidupan “romantisme” saja.

    Desa membangun dan membangun desa hanyalah ihktiar berbagi kekuasaan yang seharusnya dikembalikan pada kepedulian sejatinya desa berupa ketimpangan ekonomi, dll.

    Kepedulian hanya dibangun oleh Rasa, ketajaman pancaindera utk melihat, mendengar, dan merasa. Selanjutnya bagaimana rasa ditransformasi menjadi Rahsa sehingga menciptakan emosi, kehendak, benci, suka/cinta. Itulah sejatinya kepedulian. Rasa dan Rahsa dikelola dgn tindakan atas dasar pengetahuan itulah Rumangsa.

    Rumangsa menjadi sebuah afirmasi untuk melakukan tindakan, sehingga melahirkan karsa dan karya.

    Sutardjo. PS

  6. Kalau kita baca anotasi UU Desa, artikel ini memiliki dasar yang kuat. Dalam perspektif institusionalisme, kerangka dasar kelembagaan di desa memang sudah ada sebelum lahirnya UU Desa. Ambil contoh, Peraturan Desa, APBDes, dan Musdes sudah ada sebelum UU No 6 tahun 2016. Hal baru yang ada setelah adanya UU Desa adalah DANA DESA.

    1. Pengaturan desa yg baru dalam UU Desa memang tidak semuanya baru. Karena justru itu bentuk pengakuan asal usul dan rekognisi yg menjadi asas pengaturan desa tsb muncul. Yang baru memang DD, sebuah pengaturan transfer keuangan yg menjadi hak desa ada kepastian spy ds belajar menjadi subyek. Tetapi tentu bukan hanya dd, jangan lupa bagaimana evidence dan pengalaman tersebut dibungkus dalam UU Desa, tentang kewenangan, konsolidasi pembangunan, partisipasi, pembentukan desa adat, ekonomi, sosial, budaya yg dapat tumbuh di desa.
      Memang pandangan supra desa yg tidak mengakui desa sbg subyek masih banyak, yg desa hanya obyek kepentingan juga masih banyak. Tetapi saya ingin mengajak kita jangan terjebak dalam narasi2 kecil yg meminggirkan desa tsb, tetapi tetap kekeuh berkonsolidasi pada tujuan UU Desa…. tabik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *