Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Musyawarah Desa, selanjutnya disebut Musdes, merupakan forum permusyawaratan tertinggi di tingkat desa. Musdes sebagai forum yang mempertemukan seluruh elemen masyarakat, baik berbasis kepentingan maupun kewilayahan, untuk membahas dan mengambil keputusan atas hal/isu strategis yang terjadi di desa.

Musdes diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat. Hasil Musdes berbentuk kesepakatan-kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah. Selanjutnya, hasil Musdes menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa untuk menetapkan kebijakan pemerintahan desa.

Musdes diselenggarakan selambat-lambatya satu kali dalam setahun. BPD menjadi lembaga yang bertugas menyelenggarakan Musdes, tentu dengan dukungan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Sebagai forum permusyawaratan tertinggi di desa, Musdes musti direncanakan dan dipersiapkan dengan baik agar menghasilkan keputusan-keputusan yang bermutu dan merakyat.

Bagaimana tata cara penyelenggaraan Musdes? Penyelenggaraan Musdes menganut prinsip musyawarah untuk mufakat. Sebaiknya, prosedur dan tata cara penyelenggaraan Musdes ditetapkan dalam Peraturan Desa (Perdes). Keberadaan Perdes sangat penting sebagai acuan dan payung hukum, terlebih Musdes merupakan acara rutin desa.

Secara umum, UU No 6 tahun 2014 pasal 54 memberikan pedoman penyelenggaraan Musdes. Pada pasal 54 disebutkan:

(1) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. penataan Desa;
b. perencanaan Desa;
c. kerjasama Desa;
d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
e. pembentukan BUM Desa;
f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
g. kejadian luar biasa.
(3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pada bagian Penjelasan disebutkan Musdes merupakan forum pertemuan dari seluruh pemangku kepentingan yang ada di desa, termasuk masyarakat. Siapakah unsur masyarakat? Unsur masyarakat bisa tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, kelompok nelayan, kelompok perajin, kelompok perempuan, dan kelompok masyarakat miskin.

Kata kunci untuk menentukan peserta Musdes adalah keterwakilan (representasi). Peserta Musdes merupakan orang yang ditunjuk atau diberi mandat oleh kelompoknya untuk memperjuangkan aspirasi/usulan kelompok. Karena itu, sebelum Musdes diselenggarakan maka kelompok-kelompok, baik basis kewilayahan maupun basis kepentingan, sebaiknya sudah melaksanakan musyawarah kelompok.

Penyelenggaraan musyawarah kelompok penting dilakukan agar Musdes menghasilkan keputusan yang bermutu. Keterlibatan masyarakat tidak sekadar mobilisasi, namun sudah pada tingkat partisipasi aktif. Selain itu, kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkan oleh Musdes mampu menjawab isu-isu strategis di desa secara substansi.

Khusus untuk hal penataan Desa, Musdes hanya memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

12 thoughts on “Tata Cara Penyelenggaraan Musyawarah Desa

  1. Bgmn klo kita geser sedikit proses mencapai musdes terlebih dahulu dimulai dengan kesadaran masyarakat.
    Bahwa keperlyan melaksanakan musdes dapat dirangsang/motivasi dari adanya hal yg dirasa perlu utk dibicarakan/dibahas.
    Bukan sekedar perintah pasal diundang-undang tetapi lebih krn keperluan membicarakan problema pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

    Jadi hrs dimaknai sebagai keperluan membahas sesuatu atas yg terjadi didalam maupun diluar desa

    Semoga bermanfaat
    Salam berdesa
    Salam trimatra

    1. Setuju Pak Arief, Musdes tidak sekadar urusan prosedural tetapi menjadi bagian dari deliberatif demokrasi di tingkat desa. Prinsip-prinsip demokrasi, seperti penghargaan atas pendapat seseorang, rasa empati pada kelompok lemah dan marginal, cara pandang yang pluralis dan toleran, dan kemauan yang keras untuk membangun permufakatan sangat penting. Musdes musti dipandang sebagai laboratorium sosial masyarakat desa untuk, mengutip istilah kang Wondo, merumuskan prinsip-prinsip demokrasi asli desa.

      1. salam
        izin bergabung, mohon ditanggapi atau dikoreksi apabila ada kesalahan ya hehe

        meski memang perlunya kesadaran, bila melihat kembali adanya UU Desa itu tujuannya adalah mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

        selain itu, masyarakat juga diberi hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dlm uu desa, yaitu hak pemantauan dan pengawasan serta berkewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan di desa dalam mendorong terciptanya pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan juga emberdayaan masyarakat.

        jadi mungkin masyarakat desa ini sebelum akhirnya sadar akan urgensi dalam mebahas apa yang terjadi di dalam desa, harus mengetahui apa hak dan kewajibannya sebagai masyarakat desa.

        🙂
        sekian
        semoga bermanfaat dan membuka pikiran

    1. Untuk penataan desa (pemekaran, penggabungan, maupun pergantian status ke desa adat dan kelurahan) kewenangan ada di pemerintah kabupaten. Desa diposisikan sebagai pemberi masukan dalam urusan tersebut. Dalam perencanaan pembangunan, desa acapkali ditempatkan dalam posisi dilematis. Perencanaan pembangunan desa harus mengacu pada perencanaan pembangunan di kabupaten, namun desa tidak pernah mendapatkan jaminan bahwa hasil perencanaan desa diambil sebagai rujukan dalam perencanaan kabupaten. Pada tataran yang paling nyata, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) harus mengacu pada jadwal kunjungan camat di desa. Karena itu, desa harus berani membangun posisi tawar yang setara dengan supradesa.

  2. Bagaimana ketika hasil musyawarah desa sudah ditetapkan. Apakah boleh membatalkan hasil musdes di kemudian hari dengan alasan tertentu? Dengan mengadakan musdes ulang? Mohon penjelasannya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *